Direktur Garuda Institute, Irvan Mahmud memandang perihal Gibran absen dalam suatu momentum kenegaraan, seharusnya bukan menjadi persoalan. Apalagi terdapat Presiden Prabowo Subianto dalam momentum tersebut.
Irvan juga melihat ketidakhadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam prosesi tersebut tidak perlu memunculkan beragam tafsir, terlebih jika bernada negatif yang tidak memiliki manfaat bagi kebijakan pemerintahan.
“Jadi secara politik, ketidakhadiran Gibran bukan cerminan perbedaan sikap atau arah kebijakan,” ujar Irvan kepada RMOL di Jakarta, Senin, 6 April 2026.
Dia menilai, dalam pandangan ilmu pemerintahan telah jelas mengenai porsi dan tugas dari pejabat-pejabat kenegaraan, sehingga bisa menjalankan tata kelola pemerintahan dengan baik.
Dalam konteks kegiatan Upacara Penghormatan 3 prajurit TNI yang gugur di Lebanon, ketidakhadiran Gibran merupakan bagian dari proporsional kinerja pemerintahan.
“Dalam praktik pemerintahan, pembagian tugas sering kali menjadi faktor utama yang mempengaruhi kehadiran pejabat dalam suatu acara,” tuturnya.
Lebih lanjut, Irvan meyakini secara substansi kebijakan luar negeri dan komitmen Indonesia dalam misi perdamaian dunia dipastikan tetap berjalan konsisten.
Termasuk menurutnya, soal dorongan publik yang meminta Presiden untuk menarik pasukan Indonesia dari Lebanon masuk dalam pertimbangan Presiden Prabowo.
“Negara harus meningkatkan dukungan: sisi diplomasi, perlengkapan, maupun mitigasi risiko bagi pasukan penjaga perdamaian,” demikian Irvan menambahkan. 
