Menurut Hekal, kebijakan tersebut justru berisiko memicu lonjakan inflasi dan memperberat beban masyarakat.
“Usulan kenaikan harga BBM harus dilihat secara hati-hati. Dampaknya bukan hanya ke APBN, tapi langsung terasa ke masyarakat melalui kenaikan harga barang dan jasa,” ujar Hekal, Jumat, 10 April 2026.
Hekal menjelaskan bahwa BBM merupakan komponen strategis yang sangat memengaruhi biaya distribusi dan produksi.
Ia menilai, kenaikan harga BBM hampir pasti akan diikuti oleh kenaikan berbagai sektor, antara lain harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, dan tarif jasa.
“Kalau BBM naik, efek berantainya jelas. Ongkos logistik naik, harga pangan naik, biaya transportasi meningkat. Ini yang harus kita waspadai karena bisa mendorong inflasi lebih tinggi,” jelasnya.
Di tengah tekanan ekonomi global, Hekal menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga untuk melindungi daya beli masyarakat.
Ia menilai langkah pemerintah menahan harga BBM bersubsidi sudah tepat.
“Pemerintah saat ini sudah mengambil langkah yang terukur dengan menahan harga BBM. Ini penting untuk menjaga inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat tidak tergerus,” katanya.
Hekal juga mengingatkan bahwa pengalaman sebelumnya menunjukkan kenaikan harga BBM selalu berdampak signifikan terhadap inflasi nasional.
Karena itu, setiap kebijakan harus mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
“Jangan sampai kebijakan fiskal yang terlihat sehat di atas kertas justru menimbulkan tekanan ekonomi di lapangan. Stabilitas harga dan perlindungan masyarakat harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Di tengah kenaikan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik, Hekal menilai keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM merupakan bentuk keberpihakan kepada rakyat.
“Di saat situasi global tidak menentu, negara harus hadir menjaga stabilitas. Menahan harga BBM adalah salah satu cara paling konkret untuk mencegah lonjakan inflasi dan melindungi masyarakat,” tutupnya. 
