The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) menilai, tokoh-tokoh yang dipilih Presiden Prabowo masuk Kabinet Merah Putih terbilang tidak ada yang baru kecuali Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat.
“Fenomenanya rotasi figur yang sama pada posisi berbeda,” ujar Manajer Riset dan Program TII, Felia Primaresti kepada RMOL, Kamis 30 April 2026.
Menurutnya, jika pejabat yang digeser hanya berpindah jabatan tanpa evaluasi terbuka terhadap capaian maupun kegagalan sebelumnya, maka reshuffle berpotensi dipersepsikan hanya sebagai redistribusi kekuasaan.
“Ketika nama-nama yang sama terus berputar di lingkar kekuasaan, publik akan mempertanyakan apakah reshuffle benar-benar ditujukan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan atau sekadar penataan ulang posisi politik?” kata Felia.
Felia juga menilai, dalam praktik politik, reshuffle sering kali memiliki dimensi lain di luar administrasi pemerintahan. Yakni, pergantian menteri dapat menjadi instrumen presiden untuk memperkuat kontrol terhadap kabinet, menjaga loyalitas elite, sekaligus mengonsolidasikan dukungan koalisi.
“Kementerian dan lembaga negara mengelola anggaran besar, pelayanan publik, serta kebijakan strategis yang berdampak langsung pada masyarakat,” tuturnya.
Karena itu, Felia memandang reshuffle seharusnya disertai penjelasan yang memadai kepada publik, walaupun pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan hak prerogatif presiden, prinsip demokrasi modern tetap menuntut akuntabilitas dan transparansi.
“Minimal pemerintah perlu menjelaskan arah kebijakan, target perbaikan, serta alasan umum mengapa perubahan dilakukan,” demikian Felia. 
